Perspektifetikabisnis,
Pengertianbudayaorganisasi, Hubunganperusahaandenganstakehoulder,
Peransistempengaturandancontohperilakubisnis yang melanggaretika
Kelompok :2 (Dua)
Nama : AHMAD RIZKQI NOPALDI (19213875)
HASFHI
ADLI PUTRA (13213972)
MUHAMMAD WACHID AGUNG LAK (16213171)
RICKY
WIDIANTO (17213611)
Kelas
: 4 EA 29
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2016
BAB
9
Hubunganperusahaandenganstakehoulder,
lintasbudayadanpolahidup, audit sosial
HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN STAKEHOULDER, LINTAS BUDAYA DAN
POLA HIDUP, AUDIT SOSIAL
A. Bentuk Stakeholder
Berdasarkankekuatan, posisipenting, danpengaruh stakeholder
terhadapsuatuissu, stakeholder dapatdiketegorikankedalambeberapakelompokyaitu
stakeholder primer, sekunderdan stakeholder kunci.
1. Stakeholder Utama
(Primer)
Stakeholder utamamerupakan stakeholder yang
memilikikaitankepentingansecaralangsungdengansuatukebijakan, program,
danproyek. Merekaharusditempatkansebagaipenentuutamadalam proses
pengambilankeputusan.
Contohnya :Masyarakatdantokohmasyarakat, masyarakat
yang terkaitdenganproyek, yaknimasyarakat yang di
identifkasiakanmemperolehmanfaatdan yang akanterkenadampak
(kehilangantanahdankemungkinankehilanganmatapencaharian) dariproyekini.
Sedangkantokohmasyarakatadalahanggotamasyarakat yang olehmasyarakatditokohkan
di wilayahitusekaligusdianggapdapatmewakiliaspirasimasyarakat. Di sisilain,
stakeholders utamaadalahjugapihakmanajerPublikyaknilembaga/badanpublik yang
bertanggungjawabdalampengambilandanimplementasisuatukeputusan.
2. Stakeholder Pendukung
(Sekunder)
Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang
tidakmemilikikaitankepentingansecaralangsungterhadapsuatukebijakan, program,
danproyek, tetapimemilikikepedulian (concern) dankeprihatinansehinggamerekaturutbersuaradanberpengaruhterhadapsikapmasyarakatdankeputusan
legal pemerintah.
Yang termasukdalam stakeholders pendukung (sekunder) :
- Lembaga(Aparat) pemerintahdalamsuatuwilayahtetapitidakmemilikitanggungjawablangsung.
- Lembagapemerintah yang terkaitdenganissutetapitidakmemilikikewenangansecaralangsungdalampengambilankeputusan.
- LembagaswadayaMasyarakat (LSM) setempat : LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaidenganrencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki concern (termasukorganisasimassa yang terkait).
- Perguruan Tinggi yaknikelompokakademisiinimemilikipengaruhpentingdalampengambilankeputusanpemerintahsertaPengusaha (Badanusaha) yang terkaitsehinggamerekajugamasukdalamkelompok stakeholder pendukung.
- Pengusaha (Badanusaha) yang terkait.
3. Stakeholder Kunci
Stakeholder kuncimerupakan stakeholder yang
memilikikewenangansecara legal dalamhalpengambilankeputusan. Stakeholder kunci
yang dimaksudadalahunsureksekutifsesuailevelnya, legislatifdaninstansi.
Stakeholder kunciuntuksuatukeputusanuntuksuatuproyek level daerahkabupaten.
Yang termasukdalam stakeholder kunciyaitu :
- PemerintahKabupaten
- DPR Kabupaten
- Dinas yang membawahilangsungproyek yang bersangkutan.
B. Stereotype, Prejudice, Stigma
Sosial
Stereotype adalahpenilaianterhadapseseoranghanyaberdasarkanpersepsiterhadapkelompok
di mana orang
tersebutdapatdikategorikan. Stereotipemerupakanjalanpintaspemikiran yang
dilakukansecaraintuitifolehmanusiauntukmenyederhanakanhal-hal yang
kompleksdanmembantudalampengambilankeputusansecaracepat. Namun,
stereotipedapatberupa prasangka positifdanjuganegatif,
dankadang-kadangdijadikanalasanuntukmelakukantindakan diskriminatif.
MenurutWorcheldankawan-kawan (2000), pengertianprasangka
(prejudice) dibatasisebagaisifatnegatif yang
tidakdapatdibenarkanterhadapsuatukelompokdan individuanggotanya.
Prasangkaatauprasangkasosialmerupakanperilakunegatifyang mengarahkankelompokpadaindividualisberdasarkan
padaketerbatasanataukesalahaninformasitentangkelompok.
Prasangkajugadapatdidefinisikansebagaisesuatu yang bersifatemosional, yang
akan mudahsekalimenjadi motivator munculnyaledakansosial.
Stigma sosial adalahtidakditerimanyaseseorangpadasuatukelompokkarenakepercayaanbahwa
orang tersebutmelawan norma yang ada. Stigma
sosialseringmenyebabkanpengucilanseseorangataupunkelompok.Contohsejarah stigma
sosialdapatterjadipada orang yang berbentukfisikkurangataucacat mental,
danjuga anakluarkawin, homoseksual ataupekerjaan
yang merupakannasionalisasipada agama atau etnis,
sepertimenjadi orang Yahudi atau orang Afrika
Amerika. Kriminalitasjugamembawaadanya stigma sosial.
C. Mengapa Perusahaan
HarusBertanggungjawab
Agar perusahaanmendapat citrapositif di
matamasyarakatdanpemerintah .
Kegiatanperusahaandalamjangkapanjangakandianggapsebagaikontribusipositif di
masyarakat. Selainmembantuperekonomianmasyarakat,
perusahaanjugaakandianggapbersamamasyarakatmembantudalammewujudkankeadaanlebihbaik
di masa yang akandatang.
Lalu terdapatkerjasama yang
salingmenguntungkankeduapihak..
Hubunganbisnistidaklagidipahamisebagaihubunganantara pihak yang
mengeksploitasidanpihak yang tereksploitasi,
tetapihubungankemitraandalammembangunmasyarakatlingkungankebihbaik. Tidakhanya
di sector perekonomian, tetapijugadalamsektorsosial, pembangunandan
lain-lain. Serta Memiliki
partnerdalammenjalankanmisisosialdaripemerintahdalamhaltanggungjawabsosial.
Pemerintahpadaakhirnyatidakhanyaberfungsisebagaiwasit yang menetapkanaturan main
dalamhubunganmasyarakatdenganduniabisnis, danmemberikansanksibagipihak yang
melanggarnya. Pemerintahsebagaipihak yang
mendapatlegtimasiuntukmengubahtatananmasyarakat agar kearah yang
lebihbaikakanmendapatkan partner dalammewujudkantatananmasyarakattersebut.
Sebagiantugaspemerintahdapatdilaksanakanolehanggotamasyarakat, dalamhalini perusahaanatauorganisasibisnis.
D. Komunitas Indonesia
danEtikaBisnis
Komunitasbisnismenyadaribetapapentingnyaetikabisnisdijalankansepenuhhati,
makalangkahberikutnyaadalahberupayaterus-menerustanpakenallelahmeningkatkankinerjaetikabisnisya.
Untukmenopanglangkahtersebutperludikajiterlebihdahuluunsur-unsurpokoknya,
sebagaiberikut:
- Apakahterdapatperpaduanharmonisantarapenetapanvisi, misi, dantujuanorganisasidengankeberpihakanmanajerpuncakterhadapnilai-nilaietikal yang berlaku.
- Hadirnyaprofilketangguhankarakterdanmoralitaspribadi sang manajerberikut para pekerjanya.
- Kegigihanmengkristalisasikannilai-nilaiaktualseputarkehidupankeseharian yang berkenaandenganaturan-aturantradisi, persepsikolektifmasyarakat, dankebiasaan-kebiasaanrutinpraktikbisnis yang lazimberlaku, untuk ‘dibenturkan’ dengankecenderunganiklimetikasaatitu, lalukemudiandiadopsikansecarasistemikkedalamperwujudankonsep-konsepstratejikaldantaktikal demi capaianmembentukbudayaorganisasi yang unggul.
E. DampakTanggungJawabSosial
Perusahaan
TanggungJawabSosial Perusahaan,
apabiladilaksanakandenganbenar, akanmemberikandampakpositifbagiperusahaan,
lingkungan, termasuksumberdayamanusia, sumberdayaalamdanseluruhpemangkukepentingandalammasyarakat.
Perusahaan yang mampusebagaipenyeraptenagakerja,
mempunyaikemampuanmemberikanpeningkatandayabelimasyarakat, yang
secaralangsungatautidak, dapatmewujudkanpertumbuhanlingkungandanseterusnya.
Mengingatkegiatanperusahaanitusifatnyasimultan, makakeberadaanperusahaan yang
taatlingkunganakanlebihbermakna.
Padadasarnyasetiapkegiatanperusahaan yang
berhubungandengansumberdayaalam, pastimengandungnilaipositif, baikbagi internal
perusahaanmaupunbagieksternalperusahaandanpemangkukepentingan yang lain.
Meskipundemikiannilaipositiftersebutdapatmendorongterjadinyatindakan-tindakandanperbuatan-perbuatan
yang akhirnyamempunyainilainegatif, karenamerugikanlingkungan,
masyarakatsekitarataumasyarakat lain yang lebihluas. Nilainegatif yang
dimaksudadalahseberapajauhkegiatanperusahaan yang
bersangkutanmempunyaipotensimerugikanlingkungandanmasyarakat.
Atauseberapaluasperusahaanlingkunganterjadisebagaiakibatlangsungdarikegiatanperusahaan.
Perusahaan yang
padasatusisipadasuatuwaktumenjadipusatkegiatan yang membawakesejahteraanbahkankemakmuranbagimasyarakat,
padasatusaat yang samadapatmenjadisumberpetakapadalingkungan yang sama pula.
Misalnyaterjadipencemaranlingkunganataubahkanmenyebabkankerusakanalamdanlingkungan
lain yang lebihluas.
F. MekanismePengawasanTingkahLaku
Mekanismedalampengawasanterhadap para
karyawansebagaianggotakomunitas
perusahaandapatdilakukanberkenaandengankesesualanatautidaknyatingkahlakuanggotatersebutdengabudaya
yang dijadikanpedomankorporasi yang bersangkutan. Mekanismepengawasantersebutberbentuk
audit sosalsebagaikesimpulandari monitoring danevaluasi yang
dilakukansebelumnya.
Monitoring da
evaluasiterhadaptingkahlakuanggotasuatuperusahaanatauorganisasipadadasarnyaharusdilakukanolehperusahaan
yang bersangkutansecara berkesinambugan. Monitoring yang
dilakukasifatnyaberjangkapendeksedangkanevaluasiterhadaptingkahlakuanggotaperusahaanberkaitandengankebudayaan
yang berlakudilakukandalamjangkapanjang. Hal darievaluastersebutmenjadi audit
sosial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar